Membukadan mengelola media komunikasi via internet dan intranet, Etika dan perilaku tersebut dalam hubungannya dengan: seperti yang dinyatakan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perusahaan dalam Buku Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan serta sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No Kodeetik humas meliputi: Code of conduct - etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Code of profession - etika dalam melaksanakan tugas/profesi humas. Code of publication - etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. 11 Menaati kode etik humas. Diposting oleh Unknown di 07.07 Tidak ada komentar: Penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam kegiatan PR menuntut pengetahuan dan kreativitas yang tinggi. Mangsa pasar dalam penggunaan internet tersebut adalah kalangan yang berpendidikan menengah keatas dan umumnya bertempat tinggal pada area perkotaan Komunikatorpada komunikasi massa melembaga. Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. dalam bukunya . Memahami Tanda, Kode, dan Makna Iklan Layanan Masyarakat: dalam bukunya . Teori dan Profesi Kehumasan, mengemukakan empat belas tujuan Public Relations secara umum, yaitu : JenisJenis Etika. Secara umum etika dapat di bagi menjadi dua jenis. Mengacu pada pengertian etika di atas, beberapa jenisnya adalah sebagai berikut: 1. Etika Filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. e5JMO. Daftar isi1 Bagaimana kewajiban profesi kehumasan dalam hubungannya dengan perilaku terhadap masyarakat dan media massa?2 Apa peran media relations?3 Apakah kewajiban anggota Kehumasan pemerintah dengan rekan kerja?4 Mengapa praktisi humas harus berpedoman pada kode etik profesinya? PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA Anggota PERHUMAS INDONESIA harus Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Apa peran media relations? Tujuan utama Media Relation adalah membangun citra positif dan meningkatkan nilai suatu instansi atau perusahaan yang dimana itu adalah tugas utama seorang humas. Media Relation dilakukan guna memperoleh publisitas, pemberitaan, atau liputan media seluas mungkin. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan PR dalam membina hubungan dengan media? Kegiatan Formal Media Relation Konferensi Pers. Even resmi yang dibuat oleh institusi, lembaga atau perusahaan melalui PR dengan mengadakan pertemuan khusus undangan dengan media. Wisata Pers Press Tour Resepsi Pers dan Press Gathering. 4. Taklimat Pers Press Breafing Keterangan Pers. 2. Wawancara Pers. Apakah kewajiban anggota Kehumasan pemerintah dengan rekan kerja? Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di Indonesia. Mengapa praktisi humas harus berpedoman pada kode etik profesinya? karena Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Apa saja yang termasuk media relation? Contoh seorang public relation menjalin kerja sama dengan media….Aktivitas hubungan media Kunjungan Media. Kegiatan kunjungan media yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan metode mengunjungi kantor media. Konferensi Pers. Pertemuan Media. Pemantauan Media. Pengarahan Media. Press Workshop. Media Clipping. Kode Etik Humas adalah aturan tentang benar dan salah dalam kegiatan kehumasan atau public relations PR. Berikut ini pengertian dan poin-poin kode etik of Contents Show Pengertian Kode EtikFungsi Kode Etik HumasJenis-Jenis Kode Etik HumasPentingnya Kode Etik bagi Praktisi HumasDampak Tidak Dijalankannya Kode Etik HumasKode Etik HumasBagaimana kewajiban anggota Kehumasan pemerintah dalam hubungannya dalam media massa?Bagaimana kode etik humas seorang profesi humas harus bersikap terhadap masyarakat dan media massa?Bagaimana pelaksanaan etika dan kode etik profesi humas?Bagaimana perilaku petugas humas kepada klien yang diatur dalam regulasi IPRA jelaskan? Pengertian Kode EtikSecara umum, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi etik secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatakan kualitas anggota etik biasanya berupa aturan tertulis yang sistematis dan dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagaimana bahasa, kode etik artinya aturan nilai mengenai moral atau nilai benar dan adalah tanda kata-kata, tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya; kumpulan peraturan yang bersistem; kumpulan prinsip yang bersistem; aturan transformasi data atau informasi lainnya dari satu bentuk simbolik ke bentuk adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau istilah, etik berbeda dengan etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak KBBI.Menurut Institute for Public Relations, kode etik melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, kesetiaan, pemikiran yang adil, rasa hormat, integritas, dan komunikasi yang terus etik humas juga mencakup etika Kode Etik HumasHumas adalah sebuah profesi. Sebagaimana umumnya kaum profesional, humas juga memiliki kode etik terkait tata nilai atau aturan perilaku dalam kegiatan Gibson dan Michel 1945, fungsi dari kode etik adalah sebagai pedoman atau perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang dan Blocher 1986 mengemukakan tiga fungsi dari kode etik1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan Juga Brand Journalism Jurnalisme Perusahaan untuk Komunikasi PemasaranDengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah akan semakin memperjelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh ini menjadi sangat penting, karena dengan terjalinya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalanya perusahaan, sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu adanya kode etik akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing aggota Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu adanya kode etik tentunya sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap humas yang baik, yang taat terhadap kode etik adalah mereka yang meminimalisir sekecil apapun kesalahan dalam berkeja serta menjaga nama baik Kode Etik HumasAda empat macam kode etik yang harus praktisi humas of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan of profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas/profesi of publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis of enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, Kode Etik bagi Praktisi HumasSeorang praktisi humas dikatakan profesional jika pribadinya mampu memahami dan menerapkan kode etik dengan benar sesuai profesi yang dan ketaatan pada kode etik public relations memberikan dampak yang positif baik bagi profesinya maupun bagi dirinya humas juga dituntut memiliki kemampuan seperti berkomunikasi, bergaul, membangun relasi, dan berkepribadian yang itu, praktisi PR juga harus memiliki ketrampilan yang tinggi dalam bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan kemampuan dan ketrampilan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang praktisi humas adalah seorang yang profesional jika mampu memnjalankannya sesuai kode etik yang telah Juga Pengertian Humas serta Tugas Pokok dan Fungsi PRTantangan bagi humas masa kini dan masa depan semakin besar dengan munculnya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan etik menjadi standar moral yang harus dipengang oleh para praktisi memegang teguh kode etik berpengaruh terhadap posisi diri dan lembaganya di mata juga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan setiap kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang diwakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi dirinya Tidak Dijalankannya Kode Etik HumasKode etik kehumasan merupakan acuan dari setiap kebijakan yang diambil praktisi humas dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung humas profesional akan bekerja dengan penuh kesadaran terhadap kode etik yang dimiliki, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan memperhatikan semua pekerjaannya agar sesuai dengan kode dari tidak dijalankannya kode etik PR berpengaruh terhadap praktisi humas sendiri maupun praktisi humas yang bekerja tidak sesuai kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya maka akan mendapatkan citra negatif di masyarakat, dan apabila citra ini berkembang maka akan sangat mempengaruhi kinerja Etik HumasBerikut ini kode etik humas dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumasi.KODE ETIK PROFESI PERHUMAS INDONESIADijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional; Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional; Dilandasi oleh Deklarasi Asean 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara professional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk mematuhi Kode ETik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Bagaimana kewajiban anggota Kehumasan pemerintah dalam hubungannya dalam media massa? Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah wajib menjalin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya, dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada ... Bagaimana kode etik humas seorang profesi humas harus bersikap terhadap masyarakat dan media massa? Kode etik Perhumas Pasal 3 mengenai “Perilaku terhadap Masyarakat dan Media Massa”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang PR harus mempertimbangkan kepentingan bersama bukan pribadi saja, menjaga harkat dan martabat anggota masyarakat. Bagaimana pelaksanaan etika dan kode etik profesi humas? Seorang praktisi Humas harus selalu menjaga dan menjalin relasi yang dilandasi etika, baik relasi dengan atasan dalam konteks organisasi/perusahaan, maupun dalam hubungannya dengan klien. Seorang praktisi Humas harus selalu berlaku jujur, menjaga rahasia serta kepercayaan dan tidak melecehkan pihak lain yang merupakan ... Bagaimana perilaku petugas humas kepada klien yang diatur dalam regulasi IPRA jelaskan? Kode Etik Humas IPRA Perilaku kepada klien dan karyawan Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Para professional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pemgetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dank ode etik profesi sebagai standar moral. 1. Pengertian Profesi dan Profesional Perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman, dan dilaksanakan terus- menerus, serius yang merupaka sumber utama bagi nafkah hidupnya. Dilapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut a. Profesi Khusus Para professional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan sebagai tujuan pokoknya. b. Profesi Luhur Para professional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atatu jiwa pengabdiannya semata- mata. 2. Ciri- ciri Profesi Khususnya professional Humas PR Profesional, secara umum memiliki ciri- ciri sebagai berikut 1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya. 2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif. 3. Memiliki tanggung jawab profesi responsibility dan integritas pribadi integrity yang tinggi. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. 5. Otonomisasi organisasi professional, yaitu kemampuan untuk mengelola managemen organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain. 6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Prinsip- Prinsip Etika Profesi Seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan Public Relationt Profesional, secara umum memiliki tiga prinsip Etika Profesi Keraf,199349-50 sebagai berikut 1. Tanggung jawab Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. 2. Kebebasan Para profesional memiliki kebiasaan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu- ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan tanggung jawab. 3. Kejujuran Jujur dan setia serta meras terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri. 4. Keadilan Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidk dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggumilik orang lain. 5. Otonomi Setiap profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Pernyataan Humas Pr Statement Bersifat Konotatif Sesuai dengan acuan Kode Etik Profesional Humas secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau peryataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya, humas mengacu pernyataan-pernyataan yang bernada positif, yaitu melalui “Avoid negative news, and withdrawal publication”. Artinya, yang bersangkutan tidak akan menyebarluaskan publikasi yang tidak menguntungkan, dan tidak menghindari peryataan Humas PR Statement yang menimbulkan salah pengertian misunderstanding, konotatif, kontroversial, dan polemik berkepanjangna dengan berbagai pihak lainnya. Pengembangan Profesionalisme Profesional adalah memiiki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optomim dalam batas- batas etika profesi. Seorang profesional adalah A person who does something with great skill. Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme adalah sebagai berikut 1. memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan eksistensi seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi, yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga/ organisasi, dan negara. 2. wadah tepat untuk mengembangkan kemampuan dan ketermpilan bagi seorang profesional. 3. KriteriaPelaksaan peranan, kewajiban, dan tugas pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai degan kriteria. 4. KreatifSeorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, dan kreatif. 5. KonseptorSeorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep- konsep kerja atatu manajemen Humas/ PR yang jelas. Etika Penulis PR Bagi penulis naskah bidang kehumasan PR Writing Activity untuk mengembangkan suatu etika penulisan di media untuk melakukan komunikasi persuasif, dengan menggunakan uji “Etika Formula TARES”, yaitu terdiri dari lima prinsip- prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi, public relations, sebagai berikut uji etika penulisannya Truthfulness Ketika PR sebagai penulis ingin menjelaskan informasi, dan berita tentang suatu peristiwa atau kegiatan, penjelasan serta pernyataan tertentu maka haruslah berdasarkan kejujuran dan kebenaran apa adanya. Authenticity Keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan- pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Respect Menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu. Equity Ekuitas atau hak kewajaran dalam prinsip- prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan- pesan persuasif yang baik kepada khalayak publknya, untuk menghindarkan sasaran kritikan dari pesan terlalu berlebihan. Sosial Responsibility Ketika menyampaikan pesan- pesan persuasifnya dan mencapai suatu tujuan secara objektif yang sekaligus merupakan bagian dari kode etik “ profesional public relations” dengan memiliki rasa tanggung jawab. APLIKASI KODE ETIK PROFESI HUMAS Berten K. 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompo profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” das sollen berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Kode Etik Profesi Humas Menurut G. Sachs dalam bukunya The Extent and Intention of PR and Information Activities terdapat tiga konsep peting dalam etika kehumasan sebagai berikut 1. The image, the knowledge about us and the attitudes toward us the our different interest groups have Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok- kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. 2. The profile, the knowledge about an attitude towards, we want our various interest group o have. Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam 3. The ethics is branch of philosophy, it is a moral philosophy or philopsophical thinking about morality. Often used as equivalent it right or good. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang morallitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai- nilai kebenaran dan kebaikan. Kode Etik Profesi Prsa Kode Etik Code of Profesional Standards PRSA sudah ada sejak tahun 1946, yaitu berisikan perilaku atau prinsip- prinsip tindakan yang etis sebagai berikut 1. Advocasy, yaitu memberikan pelayanan bertanggung jawab terhadap pembelaan advocacy publik yang diwakilinya. 2. Honnesty, kejujuran selalu melekat yang merupakan nilai standar tertinggi dari nilai akurasi dan kepercayaan. 3. Expertise, suatu keahlian atau kemampuan khusus yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab sebagai profesional PR. 4. Independence, kebebasan dalam melaksanakan pemberian nasehat secara objektif dan memiliki kewajiban akuntanbilitas PR tinggi terhadp pihak yang diwakilinya. Secara garis besar perwujudan perilaku seseorang dalam menghadapi segala persoalan ditentukan oleh berbagai faktor Djamaludin Ancok dan Tim, 199298-99 yang dapat dilihat dari rumus berikut Artinya P = perilaku f = fungsi O = hal yang berkaitan dengan faktor internal L = hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan Kode Etik Humas Religional Asean FAPRO FAPRO Federation of Asean Public Relations Organisations dalam siding umumnya di Manila pada tanggal 27 Maret 1978, mengesahkan suatu pedoman kode etik yaitu “Kode Praktik Profesional dan Etik” Code of Profesional Practice and Ethics yang terdiri dari mukadimah dan enam pasal pokok, sebagai berikut Preambul Menyatakan keinginan untuk memajukan praktik PR yang sehat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip- prinsip Deklarasi ASEAN, maka dirumuskan kode profesi dan etik bagi para praktisi Public Relations ASEAN Tujuan Para praktisi Publlik Relations ASEAN akan taat pada tujuan- tujuan yang tercantum dalam Konstitusi FAPRO. 2. Integritas Pribadi dan Profesi 3. Perilaku terhadap Klien dan Majikan 4. Perilaku terhadap Publik dan Media 5. Perilaku terhadap Rekan Seprofesi 6. Hubungan dengan ASEAN Aspek Hukum Komunikasi Kehumasan Pada era pemerintahan reformasi yang demokratik dan menganut sistem politik terbuka Indonesia berhadapan dengan “kebebasan pers” dan konsistensi pelaksanaan HAM sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers, tambahan Pasal 28 F UUD 45 dan seirama dengan Pasal 21, Tap XVII/MPR/1999 yang berbunyi sebagai berikut. “ Setiap orang berhak ubtuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Terdapat pertimbangan patut dan tidak patut untuk memberitakan hal- hal yang menyinggung perasaan kesusilaan, SARA Suku, Agama, Ras, mengenai kehormatan nama, atau martabat seseorang. Oleh karena itu, ketentuan pidana produk legislatif merupakan pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers dan bersifat limitatif. Penghinaan dalam legislatif, yaitu penghinaan biasa dan penghinaan ringan, baik secara material dan formal; Berita hasutan dan kebohongan; Blasphemy, yaitu penghinaan terhadap nilai agama; Pronografi dalam bentuk tulisan, gambar dan lisan; Keamanan nasional dan ketertiban umum National security and public order; Pernyataan yang menghambat jalannya peradilan impede the fair administration of justice Pernyataan terhadap seseorang atau telah memvonis seseorang bersalah atau yang menjadi urusan pengadilan trial by the press Penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan atau jalannya suatu proses siding peradilan comtempt of court Etika Humas Pemerintah Dan Bumn A. Humas Pemerintah Menurut Dimock dan Koening, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan,serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah. Keberadaan Humas Pemerintah Keberadaan departemen kehumasan Public Relations Departement disuatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Tugas pokok dan kewajiban Humas /PR adalah bertindak sebagai komunikator narasumber untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah. Fungsi Pokok Humas Pemerintah Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan- pesan, dan informasi. Menjadi komunikaor sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis Peran Taktis dan Strategi Kehumasan Pemerintah/BUMN/BHMN Secara taktis dalam jangka pendek, Humas /PR instansi pemerintah berupaya memberikan pesan- pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Sacara strategis jangka panjang Humas/PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Etika Humas Pemerintah Bakohumas Tugas dan fungsinya sebagai berikut 1. Membantu Menteri Penerangan RI sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. 2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara Humas Departemen dan Lembaga Pemerintah/ Negara. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan- kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksaan pemerintah. Tugas, Kedudukan, Tujuan, dan Kegiatan Bakohumas Tugas 1. Membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah, dan antarpemerintah dengan masyarakat. 2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama anatara Humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta BUMN. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan Kedudukan 1. Badan Koordinasi Kehumasan , disingkat Bakohumas. 2. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari Humas- humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta BUMN. 3. Bakohumas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan INformasi. Tujuan 1. Meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi kehumasan. 2. Prinsip kerja dalam pencpaian tujuan tersebut. 3. Kegiatan 4. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi. 5. Melakukan pembinaan dan pengembangan profsi kehumasan. 6. Meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. 7. Memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengn organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. SUMBER Rosady Ruslan. Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. Etika komunikasi merupakan suatu konsekuensi bagi segala hal yang dilakukan atau dipraktikan bagi semua ilmu, studi, praktik, maupun seni apa pun, termasuk komunikasi. Baik buruk suatu tindakan adalah ha pokok yang harus disertakan dalam pembahasan semua ilmu, meskipun menurut pengetahuan yang dianggap ilmiah ilmu ini bersifat bebas nilai. Oleh karena itu, etika komunikasi adalah persoalan penting yang harus disoroti dalam mempelajari maupun mempraktikan teori ekonomi. Berikut adalah literasi atau beberapa uraian mengenai etika komunikasi. Etika komunikasi amatlah dekat dengan filsafat, tepatnya filsafat komunikasi yang salah satu pembahasannya adalah mengenai aksiologi nilai dari sebuah ilmu. Oleh karena itu, pelanggaran etika merupakan pelanggaran terhadap kebenaran logika pula. Etika sendiri merupakan salah satu bidang nilai aksiologi dalam filsafat. Bersama dengan logika dan estetika, etika melengkapi aspek penilaian. Apabila logika berbicara mengenai nilai kebenaran, estetika nilai keindahan, maka etika berbicara mengenai nilai kebenaran Effendi, dalam Yusuf, 2021, hlm. 91. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang artinya “karakter”, “sifat”, atau “disposition” yang maksudnya adalah bagaimana seseorang diminta harus berbuat Yusuf, 2021, hlm. 92. Ada pula yang mengatakan bahwa “ethos” berarti watak kesusilaan dan adat kebiasaan custom. Pada intinya, etika berkait dengan nilai perbuatan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, etika berkaitan dengan penilaian baik-buruk dan bagaimana seharusnya yang harus dilakukan. Sementara itu Fran Magnis dalam Yusuf, 2021, hlm. 92 mendefinisikan etika sebagai penyelidikan filsafat tentang bidang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan buruk. Oleh karena itu etika didefinisikan sebagai filsafat moral. Jelasnya, etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana manusia harus bertindak Effendi, dalam Yusuf, 2021, hlm. 93. Pengertian tersebut mencakup berbagai unsur kepribadian yang meliputi sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan. Suatu perbuatan dapat disebut baik atau buruk juga amat terkait dengan kondisi pelakunya. Dapat disebut buruk ketika pelakunya sadar. Disebut sadar karena itu dapat diamati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi adalah penilaian baik-buruk dan bagaimana seharusnya komunikasi dilakukan oleh seseorang. Terdapat banyak etika komunikasi yang telah didefinisikan, atau terdefinisikan sendiri secara kolektif oleh masyarakat, dan setiap kode etik yang dihasilkan terkait pada suatu konteks seperti kebidangan, budaya, maupun konteks komunikasi lainnya. Beberapa etika komunikasi berdasarkan berbagai konteksnya tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. Etika Komunikasi Massa Menurut Shoemaker dalam Yusuf, 2021, hlm. 93 Dalam komunikasi massa terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan yang di antaranya adalah sebagai berikut. Tanggung Jawab Media massa harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, profesi, dan dirinya sendiri atas apa yang disiarkannya. Kebebasan Pers Media massa memiliki tanggung jawab, namun juga memiliki kebebasan, atau dalam kata lain kebebasan yang bertanggung jawab. Masalah EtisSeorang jurnalis harus bebas dari berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok, maupun institusi media di mana dia bekerja. Di Indonesia, wartawan sudah memiliki kode etik wartawan Indonesia KEWI dan Kode Etik Jurnalistik KEJ. silahkan download dan diskusikan. Ketepatan dan Objektivitas Dalam penulisan berita, wartawan harus akurat, cermat dan berusaha menghindari kesalahan. Tindakan Adil untuk Semua OrangMedia harus berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak boleh ada campur tangan pihak yang mengintervensi pemberitaan. Etika Jurnalisme Bill Kovac dan Tom Rosentiel dalam Yusuf, 2021, hlm. 94 mengungkapkan bahwa tugas utama dari jurnalis adalah menyampaikan kebenaran the truth. Di ranah jurnalisme, kebenaran adalah fakta-fakta empiris yang didukung bukti-bukti yang menyakinkan dan telah diverifikasi. Upaya mencari kebenaran tersebut haruslah dilakukan dengan perangkat analisis, logika dan pengetahuan Nasution, dalam Yusuf, 2021, hlm. 94. Khalayak pendengar, pembaca, pemirsa pada umumnya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh media itu benar dan bukan hoax. Namun kebenaran yang ada pada jurnalisme adalah kebenaran faktual. Hal ini untuk membatasi adanya kebenaran mutlak yang hanya milik Allah Swt, Sang Penguasa Alam Semesta. Banyak prinsip etika jurnalisme di dunia ini dan bahkan hampir setiap negara memiliki kode etik yang dijadikan rujukan oleh para jurnalisnya. Namun secara umum, menurut Zulkarimein Nasution dalam Yusuf, 2021, hlm. 95 beberapa etika komunikasi jurnalisme di antaranya adalah sebagai berikut. Akurasi, didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kualitas sebagaimana yang benar; tepat correct; pasti exact; persis precision; dan kepastian exactness. Independensi, atau tidak ada intevensi dari pihak lain. Objektivitas disebut juga balanced, atau keberimbangan, misalnya liputan yang selalu cover both sides atau liputan dua sisi, bahkan cover all sides. Prinsip ini terkait dengan penghindatan subjektifitas wartawan. Balance, atau keberimbangan dalam porsi pemberitaan, misalnya dalam berita konflik. Fairness, atau peliputan yang transparan, terbuka, jujur dan adil. Prinsip ini terkait dengan pemberian kesempatan yang seimbang dan setara bagi berbagai pihak yang terkait, dalam menuliskan suatu berita. Imparsialitas, penekanan kembali akan ketidakberpihakan jurnalis dan media pada satu pihak dalam mencari, menulis dan menyiarkan berita. Menghormati privasi, seperti melindungi identitas yang tidak dikehendaki sumber. Akuntabilitas kepada publik, prinsip ini mengacu kepada hak khalayak sebagai salah satu unsur penting dalam proses komunikasi. Etika Kehumasan Public Relations Humas yang merupakan akronim dari Hubungan Masyarakat adalah salah satu bidang kajian ilmu komunikasi yang saat ini telah menjadi profesi. Secara keilmuan, komunikasi bukanlah hanya teori, melainkan juga suatu praktik dan keterampilan atau seni. Humas dapat mewakili ketiga hal tersebut. Dalam profesi kehumasan juga dikenal beberapa kode etik. International Public Relation Association IPRA menyatakan kode etik humas, termasuk kode etik komunikasi humas yang kemudian diterima dalam konvensi-nya di Venice pada Mei 1961, isinya adalah sebagai berikut. Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA Perilaku kepada klien dan karyawan a perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan; b tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan; c menjaga kepercayaan klien dan karyawan; d tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain; d tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain; e menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Perilaku terhadap publik dan media a memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang; b tidak merusak integritas media komunikasi; c tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan; d memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani; e tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Perilaku terhadap teman sejawat a tidak melukai secara senaga reputasi profesional atau praktek anggota lain; b tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya; c bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Referensi Yusuf, 2021. Buku ajar pengantar ilmu komunikasi. Yogyakarta Penerbit Pustaka Ilmu. Kode Etik Humas adalah aturan tentang benar dan salah dalam kegiatan kehumasan atau public relations PR. Berikut ini pengertian dan poin-poin kode etik humas. Pengertian Kode Etik Secara umum, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Singkatnya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatakan kualitas anggota perusahaan. Kode etik biasanya berupa aturan tertulis yang sistematis dan dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Secara bahasa, kode etik artinya aturan nilai mengenai moral atau nilai benar dan salah. Kode adalah tanda kata-kata, tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya; kumpulan peraturan yang bersistem; kumpulan prinsip yang bersistem; aturan transformasi data atau informasi lainnya dari satu bentuk simbolik ke bentuk lainnya. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara istilah, etik berbeda dengan etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak KBBI. Menurut Institute for Public Relations, kode etik melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, kesetiaan, pemikiran yang adil, rasa hormat, integritas, dan komunikasi yang terus terang. Kode etik humas juga mencakup etika komunikasi. Fungsi Kode Etik Humas Humas adalah sebuah profesi. Sebagaimana umumnya kaum profesional, humas juga memiliki kode etik terkait tata nilai atau aturan perilaku dalam kegiatan kehumasan. Menurut Gibson dan Michel 1945, fungsi dari kode etik adalah sebagai pedoman atau perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocher 1986 mengemukakan tiga fungsi dari kode etik 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah akan semakin memperjelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan terjalinya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalanya perusahaan, sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing aggota humas. 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Dengan adanya kode etik tentunya sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Praktisi humas yang baik, yang taat terhadap kode etik adalah mereka yang meminimalisir sekecil apapun kesalahan dalam berkeja serta menjaga nama baik profesinya. Jenis-Jenis Kode Etik Humas Ada empat macam kode etik yang harus praktisi humas taati. Code of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Code of profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas/profesi humas. Code of publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Code of enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, dll. Pentingnya Kode Etik bagi Praktisi Humas Seorang praktisi humas dikatakan profesional jika pribadinya mampu memahami dan menerapkan kode etik dengan benar sesuai profesi yang diembannya. Pemahaman dan ketaatan pada kode etik public relations memberikan dampak yang positif baik bagi profesinya maupun bagi dirinya sendiri. Seorang humas juga dituntut memiliki kemampuan seperti berkomunikasi, bergaul, membangun relasi, dan berkepribadian yang kuat. Selain itu, praktisi PR juga harus memiliki ketrampilan yang tinggi dalam bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan pekerjaanya. Dari kemampuan dan ketrampilan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang praktisi humas adalah seorang yang profesional jika mampu memnjalankannya sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Tantangan bagi humas masa kini dan masa depan semakin besar dengan munculnya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Kode etik menjadi standar moral yang harus dipengang oleh para praktisi humas. Kesadaran memegang teguh kode etik berpengaruh terhadap posisi diri dan lembaganya di mata masyarakat. Ia juga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan setiap kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang diwakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi dirinya sendiri. Dampak Tidak Dijalankannya Kode Etik Humas Kode etik kehumasan merupakan acuan dari setiap kebijakan yang diambil praktisi humas dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seorang humas profesional akan bekerja dengan penuh kesadaran terhadap kode etik yang dimiliki, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan memperhatikan semua pekerjaannya agar sesuai dengan kode etik. Dampak dari tidak dijalankannya kode etik PR berpengaruh terhadap praktisi humas sendiri maupun perusahaan. Bagi praktisi humas yang bekerja tidak sesuai kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya maka akan mendapatkan citra negatif di masyarakat, dan apabila citra ini berkembang maka akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kode Etik Humas Berikut ini kode etik humas dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumasi. KODE ETIK PROFESI PERHUMAS INDONESIA Dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional; Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional; Dilandasi oleh Deklarasi Asean 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara professional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk mematuhi Kode ETik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Pasal 1 KOMITMEN PRIBADI Anggota PERHUMAS harus Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatan kepentingan Indonesia Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi daln selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal II PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN Anggota PERHUMAS INDONESIA harus Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanyaharus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa Pasal III PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA Anggota PERHUMAS INDONESIA harus Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana maupun jalur komunikasi massa Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia Pasal IV PERILAKU TERHADAP SEJAWAT Praktisi Kehumasan Indonesia harus Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak professional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya Membantu dan berkerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini. Demikian kode etik humas atau etik dalam kegiatan kehumasan.*

bagaimana kode etik profesi kehumasan dalam hubungannya dengan media komunikasi